PM O'Neill merasa bahwa tindakan dua pesawat Sukhoi TNI-AU membahayakan keselamatan dirinya. Manuver yang dilakukan pesawat TNI-AU dinilai provokatif dan dianggap sebagai tindakan agresi.
Papua Nuigini tidak bisa menganggap Indonesia melakukan agresi dengan membuntuti pesawat PM mereka. Data flight clearance yang ditangkap radar Komando Pertahanan Udara Nasional Indonesia tidak sesuai dengan identitas pesawat PM Papua Nuigini, sehingga TNI-AU harus melakukan pengecekan secara visual.
Langkah yang sama pasti akan dilakukan Angkatan Udara Papua Nuigini apabila ada pesawat yang mencurigakan masuk ke wilayah udara mereka. Tugas dari Angkatan Bersenjata semua negara di dunia untuk menjaga kedaulatan negara mereka.
Tindakan seperti ini bukan baru pertama kali dilakukan TNI. Ketika tahun 2003 ada manuver yang membahayakan dari pesawat F-18 Hornets milik Angkatan Udara Amerika Serikat di sekitar Bawean, langkah intersepsi dilakukan prajurit TNI-AU.
Pemerintah AS juga menyampaikan protes terhadap langkah yang dilakukan prajurit TNI-AU. Namun demi mengukuhkan kedaulatan wilayah Indonesia, kita bergeming. Apa yang dilakukan TNI-AU merupakan hak sepenuhnya dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga harga diri bangsa.
Justru langkah yang dilakukan PM Papua Nuigini, kita nilai sebagai tindakan provokatif. Ia tidak mau memahami langkah yang dilakukan Indonesia, meski pemerintah secara resmi sudah menjawab keberatan yang disampaikan PM O'Neill.
Kita harus tegas dan tidak boleh kompromi untuk sesuatu yang prinsipiil. Kita tentu tidak menghendaki permusuhan dengan negara tetangga. Tetapi kalau kita menjalankan apa yang menjadi hak kita, maka kita tidak boleh lembek.
Jangan hanya demi menjaga hubungan baik, kita menyalahkan diri sendiri. Kita malah menyalahkan prajurit TNI-AU yang sudah menjalankan tugas dengan baik. Kita justru harus memberi apresiasi atas kewaspadaan prajurit TNI untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.
Apalagi kalau kita ingat kekuatan angkatan bersenjata kita sangat minimal. Jumlah pesawat tempur dan kapal penjaga begitu terbatas. Padahal luas wilayah yang harus kita jaga begitu besar. Wilayah kita dari Sabang sampai Merauke sama luasnya dengan dari London hingga Moskwa.
Itulah yang seharusnya menjadi nilai lebih dari kinerja prajurit TNI. Walaupun banyak pelanggaran yang tidak bisa kita tangkal, tetapi sesekali kita mampu menunjukkan kesigapan untuk tidak membiarkan wilayah kita dimasuki pihak asing dengan begitu mudahnya.
Kita tentu mendukung langkah pemerintah untuk selanjutnya memperkuat persenjataan TNI secara bertahap. Dalam tiga tahun mendatang, pemerintah sudah mencadangkan anggaran Rp 150 triliun untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan bagi TNI.
Anggaran itu memang belum apa-apa dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan negara tetangga. Singapura yang negara kota saja, bisa memiliki empat skuadron atau 46 buah pesawat F-16. Demikian pula dengan Malaysia yang mau menyisihkan anggaran yang memadai untuk angkatan diraja mereka.
Jumlah pesawat F-16 yang kita miliki sudah tidak lengkap lagi untuk satu skuadron. Sementara pesawat Sukhoi hanya lima buah. Hal yang sama juga dialami TNI-Angkatan Laut yang bertugas untuk menjaga wilayah perairan Indonesia.
Persoalan yang tidak kalah peliknya kita hadapi adalah terbatasnya anggaran untuk operasi. Seringkali prajurit TNI tidak bisa menjalankan tugas penjagaan karena tidak tersedia bahan bakar bagi mereka untuk melakukan tugas itu.
Inilah pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan. Memang masih banyak keperluan lain yang juga membutuhkan anggaran. Namun menjaga wilayah kedaulatan tidak bisa kita sepelekan, karena ini berkaitan dengan eksistensi bangsa dan negara serta juga untuk menjaga kekayaan alam yang kita miliki.
Sumber: Metronews
No comments:
Post a Comment