Sesuatu yang sulit untuk dibantahkan, bahwa mempunyai kekuatan alat perang maritim (baca: TNI AL) untuk suatu negara kepulauan, seperti Indonesia, seharusnya menjadi inti dan pondasi dari konsep strategi pertahanan nasional. Konstelasi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.499 pulau, luas wilayah perairan 5.877.879 km dan panjang garis pantai lebih dari 80.570 km yang terbentang di tengah persilangan dua samudera dan dua benua adalah suatu posisi yang sangat strategis. Tatkala keamanan dan pengamanan laut termarjinalkan, maka akan memberikan efek domino bebasnya instrumen pertahanan dan anasir kemaritiman negara lain keluar masuk dan mondar mandir seenaknya di wilayah yurisdiksi Nasional yang pada gilirannya kita tidak akan pernah tahu berapa kekayaan alam dibawah laut kita yang berhasil dicuri dan dikuras.
Selain itu, bila dikaitkan dengan perkembangan situasi lingkungan strategis instrumen pertahanan dan potensi konflik di kawasan yang semakin signifikan juga akan dapat membawa Indonesia ke tengah medan sengketa dengan pihak lain. Khususnya antisipasi terhadap luapan konflik kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Tidak akan dapat dihindari bahwa hal tersebut akan menempatkan Indonesia tidak hanya sebagi penonton, lebih jauh lagi, mau tidak mau atau suka tidak suka Indonesia akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung walaupun alih alih tidak sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indikator dan sinyalemen akan meningkatnya ketegangan di laut cina selatan sudah jelas dan kasat mata yang ditandai dengan bagaimana semakin gencarnya China sebagai salah satu aktor dan kekuatan militer baru berusaha memperkuat dan memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Terlebih lagi dengan adanya penempatan 2.500 marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia, yang di antaranya untuk mengimbangi perkembangan kekuatan militer China di Laut China Selatan. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi fenomena tersebut diatas maka penataan gelar TNI Tri Matra Terpadu dalam kontek Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan)merupakan sesuatu kebutuhan dan mendesak. Untuk itu sangat dibutuhkan komitmen yang kuat baik politik maupun anggaran sejalan dengan skala prioritas dan perkembangan kebutuhan terkini.***(Admin)
No comments:
Post a Comment