Pertahanan Pantai (Coastal Defence)

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (the greatest archipilago state) yang memiliki garis pantai cukup panjang, sudah semestinyalah para pakar  dan para perumus konsep sistim pertahanan negeri ini menaruh perhatian yang serius terhadap upaya dan usaha bagaimana mempertahankan wilayah pantai sebagai entry point terpenting wilayah territory NKRI.

Pertahanan pantai/Hantai (Coastal Defence) adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah musuh memproyeksikan kekuatannya dari laut ke darat melalui pantai yang dipertahankan dengan mensinergikan dan mengelaborasi seluruh kekuatan dan kemampuan yang dimiliki pada waktu dan tempat yang tepat.

Konsep deploy atau Gelar kekuatan Hantai sangat ditentukan oleh faktor hidrografi, kondisi medan, sumber daya yang dimiliki, perkiraan keadaan waktu dan tempat penggelaraan yang tepat serta kecerdasan dan kecerdikan musuh. Pada kebanyakan negara yang memiliki konsep doktrin pertahanan pantai, maka mereka menjadikan peperangan ranjau dan peranjauan di perairan pedalaman sebagai pusat kekuatan pasukan pertahanan pantai. Fokus gelar kekuatan pasukan hantai terbagi kedalam empat lapis/layer rintangan pada perairan pedalaman. Keempat lapisan rintangan tersebut digelar berurutan dari perairan pedalamam kearah pantai antara lain sebagai berikut lapis parimeter (parimeter barrier), lapis utama (main barrier), zeni (engineer barrier) dan pantai (beach barrier). Setiap lapisan rintangan tersebut harus dibawah perlindungan dan peguasaan tembakan pasukan pertahanan pantai.

Tranformasi Ketahanan Nasional Melalui Parade Cinta Tanah Air

Tren perkembangan lingkungkan strategis yang ditandai dengan kencangnya arus globalisasi, informasi dan transformasi di segala bidang mengharuskan bangsa Indonesia menyatukan emosi kebangsaan menjadi emosi kolektif dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Salah satu wujud nyata ketahanan nasional adalah memiliki jiwa bela negara dan cinta tanah air. Sikap bela negara dan cinta tanah air merupakan  nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang dijiwai oleh kecintaanya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa saat ini sangat diperlukan mengingat secara faktual nilai-nilai karakter bangsa saat ini semakin hari semakin menunjukkan grafik penurunan. Tren penurunan tersebut ditandai dengan maraknya peristiwa-peristiwa yang mengindikasikan adanya sikap anomali sosial seperti tawuran di kalangan pelajar, premanisme dan sikap kurang menghargai budaya asli Indonesia yang kesemuanya itu mengindikasikan perlunya pembinaan dan perhatian khusus dalam pembentukan karakter pada generasi muda saat ini.

Pengembangan armada RI selesai 2014

Naval Base Indonesia Navy

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno mengatakan pengembangan Armada RI menjadi tiga Komando Wilayah Laut (Kowila), diharapkan selesai pada 2014.

"Masih dikaji dan jika perlu pengembangan Armada RI juga sejalan dengan pengembangan organisasi di TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat sehingga kita bersama-sama," katanya ketika dikonfirmasi selasa pada Rapim TNI AL 2012 di Jakarta.

Ditemui usai membuka Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut 2012, Soeparno mengatakan pengembangan armada RI itu akan berjalan sesuai tahapan skala prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) TNI Angkatan Laut (AL) hingga 2024.

Ia mengatakan, pengembangan Armada RI menjadi tiga komando wilayah didasarkan pada luas wilayah perairan nasional yang cukup luas dan kondisi lingkungan strategis yang tengah berkembang.

Komitmen Kuat Akselerator Terwujutnya Kowilhan

Sesuatu yang sulit untuk dibantahkan, bahwa mempunyai kekuatan alat perang maritim (baca: TNI AL) untuk suatu negara kepulauan, seperti Indonesia, seharusnya menjadi inti dan pondasi dari konsep strategi pertahanan nasional. Konstelasi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.499 pulau, luas wilayah perairan  5.877.879 km dan panjang garis pantai lebih dari 80.570 km yang terbentang di tengah persilangan dua samudera dan dua benua adalah suatu posisi yang sangat strategis. Tatkala keamanan dan pengamanan laut termarjinalkan, maka akan memberikan efek domino bebasnya instrumen pertahanan dan anasir kemaritiman negara lain keluar masuk dan mondar mandir seenaknya di wilayah yurisdiksi Nasional yang pada gilirannya kita tidak akan pernah tahu berapa kekayaan alam dibawah laut kita yang berhasil dicuri dan dikuras.

Tiga Kapal Selam Jaga Kalimantan

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menyatakan militer Indonesia dijamin makin kuat pada akhir masa kabinet Indonesia Bersatu II.

Saat ini Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran yang kian besar yakni Rp150 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk kejahtraan prajurit dan pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI (alutsista)

Purnomo mengakui pemerintah terlambat dalam melaksanakan modernisasi alutista serta perbaikan kesejahteraan prajurit. Awal era reformasi lalu, pemerintah saat itu masih memfokuskan pada sektor perekonomian pasca krisis moneter tahun 2007 silam.

“Sekarang kita bisa memperbarui alutsista TNI karena sekarang ekonominya kuat, TNI pun makin kuat. Dulu saat kita reformasi kita tidak memperkuat alutsista karena ekonomi belum terlalu kuat sekarang sudah kuat ekonomi kita,” tandasnya saat menyambut kepulangan rombongan gerakan pramuka Saka Bahari tingkat nasional dari perbatasan Sebatik di Balikpapan, Sabtu siang lalu (14/1).

Wilayah Kedaulatan Harus Dijaga

Langkah Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara untuk mengawal sebuah pesawat yang tidak dikenal masuk wilayah Indonesia berbuntut panjang. Perdana Menteri Papua Nuigini Peter O'Neill yang berada dalam pesawat yang dicegat dua pesawat Sukhoi TNI-AU, mengancam mengusir Duta Besar Indonesia di Port Moresby dan memutuskan hubungan diplomatik.

PM O'Neill merasa bahwa tindakan dua pesawat Sukhoi TNI-AU membahayakan keselamatan dirinya. Manuver yang dilakukan pesawat TNI-AU dinilai provokatif dan dianggap sebagai tindakan agresi.

Papua Nuigini tidak bisa menganggap Indonesia melakukan agresi dengan membuntuti pesawat PM mereka. Data flight clearance yang ditangkap radar Komando Pertahanan Udara Nasional Indonesia tidak sesuai dengan identitas pesawat PM Papua Nuigini, sehingga TNI-AU harus melakukan pengecekan secara visual.