Pangkalan Militer AS Untuk Jaga Freeport

KEBERADAAN pangkalan militer militer Amerika Serikat di Darwin, Australia, dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan. Pangkalan militer itu diduga untuk menjaga kepentingan Amerika Serikat atas basis sumberdaya mereka di Freeport yang belakangan digoyang oleh tuntutan masyarakat karena dirasa tidak memberikan manfaat bagi Indonesia, khususnya bagi masyarkat Papua.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Syahfan Badri Sampurno, di Jakarta, Senin, 21 November 2011.

Syahfan mengatakan, pembangunan pangkalan militer di sebuah kawasan yang selama ini cukup stabil itu sangat mengherankan. “Jelas sekali kepentingan Amerika Serikat. Indonesia serta negara-negara ASEAN harus menolak pangkalan militer di Darwin ini,” tegas Syahfan.

Ia meminta pimpinan DPR segera mengambil sikap untuk menolak dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menegaskan sikap penolakan. Syahfan khawatir bila pemerintah tidak menyikapi ini sebagai ancaman, maka sinyalemen hibah F-16 sebagai bagian dari upaya pembungkaman akan mendapat pembenaran. Sinyalemen tersebut sukar untuk dihindari karena ia yakini tidak ada makan siang gratis dibalik hibah pesawat tempur bekas tersebut.

Indonesia, ujar Syahfan, patut merasa terancam dengan kehadiran pangkalan militer di Darwin. “Hampir di setiap negara dimana AS mendirikan pangkalan, disana akan ada ancaman stabilitas keamanan dan yang menderita nantinya adalah rakyat juga,” tutur Syahfan.

Ia juga menyayangkan sikap Australia sebagai negara tetangga dekat yang tidak memperdulikan kepentingan Indonesia. Menurutnya, Australia seringkali melakukan langkah diplomasi yang tidak elegan sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Melalui Komisi I, Syahfan akan meminta penjelasan pemerintah khususnya Menteri Luar Negeri tentang sikap resmi pemerintah. “Di forum itu, kami akan meminta pemerintah menolak kehadiran pangkalan militer tersebut dan menjawab situasi ini dengan langkah-langkah yang ’firm’,” ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Bengkulu ini.

Ia berharap pemerintah mampu menunjukkan wibawanya dan menjaga kepentingan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).