Urgensi Sarana Pendarat Amfibi

Korps Marinir TNI AL sebagai pasukan pendarat merupakan salah satu instrumen kekautan sistim senjata armada terpadu (SSAT) yang jika boleh dikatakan merupakan “gigi geraham” nya TNI AL yang siap melumat setiap bentuk gangguan dan ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI. Optimalisasi kemampuan amfibi yang dimiliki oleh pasukan pendarat sangat tergantung dari ketersediaan dan kemampuan sarana pendarat yang ada. Kemampuan peperangan amfibi merupakan kemampuan yang sangat spesifik karena menyangkut dua dimensi daerah pertempuran (beatlefild) yang terdiri dari laut dan daratan, dimana pangkal gerak proyeksi kekuatan dimulai dari arah laut dan kekuatan musuh yang akan dihancurkan berada di darat.

Perlu Keseriusan Pemerintah Membangun TNI AL

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar dunia. Terletak pada posisi silang dunia, menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai urat nadi perdagangan dunia baik sebagai Sea Lanes of Communications (SLOCs) maupun Sea Lanes of Oil Trades (SLOTs). Memiliki sumber kekayaan alam berlimpah, di satu sisi memberi manfaat bagi kesejahteraan bangsa, di sisi lain mengandung kerawanan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan bangsa. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.504 lebih dan garis pantai 81.000 kilometer, Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Batas maritim tersebut terdiri dari batas laut wilayah (laut territorial), Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen. Penetapan batas maritim tersebut bukan tanpa dasar akan tetapi sesuai ketentuan hukum laut internasional dengan berpedoman pada United Nations of Convention on Law of the Sea 1982 (UNCLOS 82) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui UU No. 17 tahun 1985.

TNI AL Berkomitmen Kawal Perbatasan Maritim

JAKARTA--MICOM: Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati mengatakan TNI angkatan laut berkomitmen untuk tidak membiarkan sejengkal wilayah maritim NKRI diganggu negara asing.

Untuk itu, TNI AL akan terus melakukan operasi pengamanan di wilayah-wilayah perairan Indonesia. "Kita tidak akan biarkan sejengkal pun wilayah NKRI diganggu negara asing," ujarnya dalam temu wartawan di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Kamis (27/10).

Mengenai perbatasan maritim, ia menambahkan, akan melakukan survei Hidrografi. Unsur-unsur KRI dari Dishidros melaksanakan survei hidrografi untuk menetapkan batas suatu negara di laut dengan menarik garis-garis pangkal atau base line yang menghubungkan rangkaian titik-titik terluar yang disebut base point atau titik dasar. "Titik koordinat akan diambil saat air surut," ujar Untung.

CN-235 Hasil Karya Anak Bangsa

CN-235 adalah pesawat angkut jarak sedang dengan dua mesin turbo-prop. Pesawat ini dikembangkan bersama antara CASA di Spanyol and IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia) sebagai pesawat terbang regional dan angkut militer. Versi militer CN-235 termasuk patroli maritim, surveillance dan angkut pasukan. CN-235 diluncurkan sebagai kerja sama antara CASA dan IPTN. Kedua perusahaan ini membentuk perusahaan Airtech company untuk menjalankan program pembuatan CN-235. Desain dan produksi dibagi rata antara kedua perusahaan. Kerja sama hanya dilakukan pada versi 10 dan 100/110. Versi-versi berikutnya dikembangankan secara terpisah oleh masing-masing perusahaan.

Disain awal CN-235 dimulai pada Januari 1980, purnarupa pesawat terbang perdana pada 11 November 1983. Sertifikasi Spanyol dan Indonesia didapat pada tanggal 20 Juni 1986. Pesawat produksi terbang pertama pada 19 August 1986. FAA type approval didapat pada tanggal 3 Desemebr 1986 sebelum akhirnya terbang pertama untuk pembeli pesawat pada tanggal 1 Maret 1988. Pada tahun 1995, CASA meluncurkan CN-235 yang diperpanjang, yaitu C-295

INFANTERI MEKANIS

Dalam suatu pertempuran, faktor kecepatan merupakan variable penting yang sangat dipertimbangan dan diperhitungkan oleh para Komandan didalam merumuskan dan menentukan cara bertindak (course of action/COA) terbaik untuk dapat menyelesaikan tugas pokok guna memenangkan pertempuran. Tidaklah berlebihan bila di era peperangan modern saat ini dikatakan bahwa bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepatlah yang akan mengalahkan yang lambat. Disamping kecepatan mobilitas, satuan penyerang juga harus aman dan mempunyai perlindungan memadai guna dapat meminimalkan jatuhnya korban akibat pertempuran. Berangkat dari dua hal pokok diatas, maka para pakar dan jenderal lapangan senantiasa mengkaji dan mendisain alat peralatan dan mesin perang yang dapat mendukung kecepatan dalam bermanuver dengan seminimal mungkin jatuhnya korban dipihak satuan-satuan penyerang.

NKRI harga mati

Jakarta (ANTARA News) - Jargon NKRI Harga Mati kerap ditemui di banyak tempat. Implementasinya di tataran politik dan ideologi kebangsaan harus dirumuskan secara pasti sebagaimana dinyatakan Ketua Fraksi PKB MPR RI, Lukman Edy, bahwa Indonesia tak bisa diubah menjadi bentuk lain seperti federal. Kepada ANTARA News, Lukman Edy menyampaikan, pertanyaan tersebut muncul dari peserta karena peserta ToT 4 Pilar Kebangsaan, utamanya bentuk negara NKRI apakah perlu dipertahankan atau dibuka ruang untuk diubah menjadi bentuk yang lain yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya menjadi negara federal. "NKRI harus dipertahankan, selain karena kesejarahan NKRI yang kuat, merupakan amanah para bapak bangsa ketika memerdekakan Republik Indonesia.

Perbatasan, Beranda Negara Yang Masih Terabaikan

Pernyataan Kepala Desa Mungguk Gelombang, Yusak, yang ingin mengibarkan bendera Malaysia di desa yang masuk administratif Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, seolah menyengat banyak pihak. Apalagi disampaikan menjelang peringatan 66 tahun Indonesia sebagai negara berdaulat oleh Soekarno dan Hatta. Jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang, kalangan tentara dan polisi menggelar rapat setelah pernyataan Yusak diekspos di media massa. Komando Daerah Militer XII Tanjungpura pun melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait adanya kabar rencana tersebut. Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Kalbar, MH Munsin menegaskan bahwa berita tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Semua berusaha membantah berita tersebut. Beragam media massa baik lokal maupun pusat pun kemudian berburu berita di Kecamatan Ketungau Tengah. Meski ada beberapa kalangan DPR dan DPRD dari Kalimantan Barat yang mengakui bahwa isu itu merupakan hal yang mungkin saja terjadi.

Kemenhan: Ibukota Negara Merupakan Pusat Kendali Operasi

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menilai sebuah ibukota negara merupakan Primary Command Post atau sebagai pusat kendali operasi. Dalam kondisi darurat perang, maka Presiden akan menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Karenanya, Ibukota Negara ini akan menjadi sasaran strategis dan misi utama pihak lawan untuk direbut dan dikuasai dengan segala kemampuannya. "Dengan dasar pertimbangan strategis maka posisi ibukota negara secara ideal harus terletak dan terlindungi dalam suatu pertimbangan strategis maka posisi ibukota negara secara ideal harus terletak dan terlindungi dalam suatu Inner Cycle yang Affordable to Defence. Artinya bahwa posisinya dapat terlindungi dari berbagai aspek sehingga tidak muda bagi pihak lawan untuk merebut dan menguasai," Staf Ahli Menteri Pertahanan, Sutanto Zudi.

TNI AL Terima Bantuan Alat dari AS

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA-- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menerima bantuan peralatan pendukung sistem pengawasan atau radar laut yang terintegrasi ("Integrated Maritime Surveillance System" / IMSS) dari pemerintah Amerika Serikat.Bantuan tersebut diserahkan Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Ted Osius kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Ujung, Surabaya, Selasa.

Tujuh Negara Ikuti Pelatihan Zona Ekonomi Eksklusif

Jakarta, 24/10 (ANTARA) - Inggris mengadakan pelatihan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Jakarta untuk beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ditambah Papua Nugini dengan tujuan membantu penyelesaian masalah maritim di wilayah tersebut. Pelatihan yang akan berlangsung 24-28 Oktober 2011 ini dibuka Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Suwarno, di Jakarta, Senin. Konflik perbatasan, pencurian ikan, dan pembajakan kapal merupakan isu utama yang akan dibahas karena kawasan Asia Tenggara beberapa kali mengalami kejadian tersebut. Dalam masalah batas laut, potensi konflik tersebut bisa dilihat dari klaim bersama antara Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Taiwan atas Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Sedangkan pencurian ikan juga sering terjadi di wilayah ini, terakhir sembilan kapal pencuri ikan Indonesia dari Vietnam tertangkap di perairan Natuna, 29 September lalu.

TNI Kembangkan Teknologi Alutsista

JAKARTA (Suara Karya): TNI melalui Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL), tertantang mengembangkan kecanggihan teknologi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam rangka menyempurnakan ketrampilan operasi.
Upaya pengembangan ini seiring tantangan ancaman. Pada akhir pekan lalu, TNI AL mengadakan uji coba prototipe Landing Craft Unit (LCU) dengan mesin pendorong water jet dari Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Teluk Jakarta. Uji coba water jet produksi lokal ini sekaligus penyempurnaan kemampuan kapal. "Jika sebelumnya LCU biasa menggunakan Fixed Picth Propeller (FPP), LCU dengan mesin pendorong water jet ini memiliki kelebihan," ujarnya.

Mindset dan Visi Banga Maritim

Herus dibedakan antara antara istilah kelautan dan maritim. Kelautan merujuk kepada laut sebagai wilayah geopolitik maupun wilayah sumber daya alam, sedangkan maritim merujuk pada kegiatan ekonomi yang terkait dengan perkapalan, baik armada niaga maupun militer (TNI AL), serta kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan itu seperti industri maritim dan pelabuhan. Kebijakan kelautan merupakan dasar bagi kebijakan maritim sebagai aspek aplikatif dan implementasinya.

Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, mengharuskan negara merumuskan suatu kebijakan kelautan yang jelas, berwawasan global dan bervisi ke depan karena menyangkut geopolitik bangsa. Kebijakan kelautan adalah kebijakan negara kepulauan sehingga variabel keruangan harus lengkap, tidak hanya monodimensional laut dan konsep tri-matra (darat-laut-udara).

Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka variable kebijakkan kelautan mejadi multi-matra (darat termasuk pegunungan; permukaan air dari mata air di hulu sampai permukaan laut; kolom air di sungai, danau maupun laut; pesisir; dasar laut; bawah dasar laut; atmosfir; stratosfir dan angkasa luar). Dengan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi tentunya variabel keruangan dalam merumuskan kebijakkan kelautan dapat dikembangkan, sehinga tidak hanya sekedar meneruskan kebijakkan masa lampau yang terkesan kuat berorientasi pada daratan.

Perspektif Keamanan Laut

Status Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) telah mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional. Hal ini sebagai refleksi dari sudah diratifikasinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982) dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pengakuan dunia dalam hukum internasional tersebut mengesahkan “a defined territory” negara Indonesia, sehingga Indonesia memiliki legalitas hukum terhadap wilayah nasionalnya yang meliputi wilayah darat, laut dan udara di atasnya. Demikian pula Indonesia mempunyai kedaulatan dan kewenangan untuk menjaga dan mempertahankan integritas wilayah lautnya, termasuk mengelola dan mengatur orang dan barang yang ada di dalam wilayah kelautan tersebut, namun hal ini tidak berarti meniadakan hak negara lain sesuai dengan ketentuan dalam konvensi tersebut.Secara legal formal Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional tersebut, termasuk kewajiban Indonesia untuk menjamin keamanan wilayah kelautan, khususnya di Sea Lines Of Communication. Bila kewajiban ini diabaikan, dalam arti bahwa kapal-kapal niaga negara pengguna terancam keamanannya bila melintas di perairan Indonesia, maka hal itu dapat menjadi alasan untuk menghadirkan kekuatan angkatan lautnya. Berkaitan dengan hal ini diperlukan kesamaan persepsi tentang keamanan laut, khususnya bagi komponen bangsa yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang di laut, agar “action plan” yang akan dilaksanakan dapat tepat pada sasaran, terarah dan terpadu.

Geoposisi TNI AL Masa Depan

TIGA peran yang dimainkan TNI AL secara lintas generasi, teruji mampu mengiringi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, peran militer yang dilaksanakan dalam rangka penegakan kedaulatan negara di laut dengan cara penangkalan atau pertahanan negara. Kedua, peran polisionil yang dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum di laut, melindungi sumberdaya dan kekayaan laut nasional. Ketiga, peran dukungan diplomasi, merupakan penggunaan kekuatan TNI AL sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijaksanaan luar negeri Indonesia. Selain ketiga peran itu, TNI AL juga mengemban amanah dalam bentuk peran Operasi Lain selain Operasi Militer (Militery Operation Other than War) seperti tugas-tugas kemanusiaan dan dukungan bantuan ke berbagai wilayah bencana. Bahkan, adakalanya TNI AL melaksanakan lebih dari satu peran pada waktu yang bersamaan, seperti kehadiran unsur TNI AL dalam Malaysia-Singapura-Indonesia Malaca Straits Coordinated Patrol (Malsindo MSCP) di Selat Malaka. Kerjasama ini selain berwujud penegakan hukum di laut, juga mengandung trik diplomasi dan pengungkapan kebijakan Indonesia yang serius membasmi bajak laut ke mata dunia internasional.

Landing Craft Air Cushioned (LCAC)

Landing Craft, Air Cushioned (LCAC) adalah kelas kapal hovercraft/kapal bantalan udara yang digunakan sebagai kapal pendaratan oleh AL AS dan Pasukan Pertahanan-Diri Maritim Jepang (JMSDF). Kapal ini mengangkut sistem senjata, peralatan, kargo dan personel elemen serang Pasukan Marinir dan Darat baik dari kapal ke pantai dan menyeberangi pantai. Selain untuk kepentingan militer, LCAC sangat efektif digunakan untuk operasi bantuan kemanusiaan akibat bencana alam (Humanitarian and Disaster Relief/HDR).Desain dan Pengembangan. Konsep dan desain LCAC dimulai pada awal 1970an dengan dibuatnya kapal uji AALC (Amphibious Assault Landing Craft) skala penuh. Selama masa pengembangan lanjut, dua purwarupa dibuat. JEFF A didesain dan dibuat oleh Aero Jet General di California, dengan empat propeller. JEFF B dikembangkan oleh Bell Aerospace di New Orleans, Louisiana, dengan dua propeller di bagian belakang yang sama seperti milik hovercraft SK-10. Kedua purwarupa ini menunjukkan keberhasilan desain dan akhirnya memungkinkan untuk diproduksi. JEFF B akhirnya dipilih untuk produksi masal. LCAC pertama dikirim untuk AL AS pada 1984 dan Kemampuan Operasi Awal (IOC) di capai pada 1986.

Indonesia-Malaysia Sepakati Delimitasi Perbatasan Maritim

KUALA LUMPUR, (PRLM).- Menlu RI, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, menyampaikan terdapat sejumlah kemajuan penting dalam hubungan bilateral Indonesia – Malaysia. Antara lain, kemajuan dalam proses delimitasi perbatasan maritim kedua negara dengan telah disepakatinya Provisional Territorial Sea Boundary di Laut Sulawesi. Kedua negara juga sepakat untuk memulai pembahasan pada tingkat Tim Teknis bagi segmen perbatasan di sekitar Selat Singapura.

Kemajuan penting lainnya adalah telah rampungnya pembahasan Protokol Perubahan atas Nota Kesepahaman mengenai Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja Rumah Tangga Indonesia (Protocol Amending the Memorandum of Understanding of the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers), yang tercapai di Bandung pada tanggal 30 Mei 2011. Tercapainya kesepakatan ini diyakini akan berdampak positif bagi kesejahteraan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, khususnya dari sisi kejelasan prosedur dan kriteria rekrutmen dan penempatan pekerja.

Tengah diupayakan pula satu hal konkrit bagi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja migran Indonesia di Malaysia, melalui inisiatif Community Learning Center (CLC). Inisiatif ini akan memberikan hak atas layanan pendidikan bagi anak-anak para pekerja migran Indonesia. Diharapkan CLC akan dapat terwujud dalam waktu dekat, khususnya di Sabah.

TNI AL Siapkan Operasi Amfibi di Sangatta

SURABAYA, KOMPAS.com -- TNI Angkatan Laut menggelar Operasi Amfibi di Sangatta, Kalimantan Timur, dengan sandi "Armada Jaya XXX-11". 

Rencana serbuan amfibi sedang dibahas pejabat dan peserta Operasi AJ di Gedung Pusat Latihan Kapal Perang Komando Latihan Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/10/2011).

Peralatan tempur dan pasukan yang terlibat dalam Operasi Amfibi adalah seluruh kekuatan TNI AL yang meliputi 23 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) berbagai jenis Mulai dari kapal-kapal kombatan, kapal selam, kapal amfibi, buru ranjau, salvage, dan patroli. Kapal-kapal perang tersebut berasal dari unsur Koarmatim, Koarmabar dan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil).

Unsur lain yang terlibat adalah Pesawat Udara dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) Juanda. Pesawat yang dikerahkan adalah jenis Cassa (4 unit), Nomad (4), helikopter Bell (2), dan helikopter Bolcow (2), serta 1 Batlyon Tim Pendarat Amfibi Marinir dari Pasukan Marinir 1 Surabaya.

Perselisihan di Laut China Selatan tantangan bagi ASEAN

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Perselisihan teritorial maritim di kawasan Laut China Selatan (LCS) memiliki potensi untuk berkembang menjadi konflik di antarnegara yang mengklaim sebagian atau seluruhnya dari kawasan itu merupakan bagian dari kedaulatannya. Tumpang tindih klaim di antara Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam yang nota bene merupakan anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan juga China serta Taiwan menimbulkan ketegangan. Puncak ketegangan terjadi dalam dua tahun terakhir ini , yang ditandai dengan pendudukan baru, klaim baru, penangkapan kapal ikan dan kegiatan-kegiatan lain. Para pihak yang terkait masalah itu tidak hanya menggunakan kata-kata keras dan provokatif satu sama lain tetapi juga mempersiapkan skenario menggunakan kekuatan jika terjadi hal-hal yang lebih buruk. Mereka meningkatkan belanja untuk peralatan militer.

"Soft power" dan masa depan Industri strategis

Dirut Perum LKBN Antara Ahmad Mukhlis Yusuf (kanan) didampingi Ketua Dewan Pengawas Antara Henry Subijakto (kiri) dan Wapemred Akhmad Kusaeni (tengah).(ANTARA/Andika Wahyu) Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR menyetujui alokasi dana sebesar Rp3 triliun pada APBN 2012 untuk mengembangkan industri strategis. Dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) itu sebanyak Rp1 triliun dialokasikan bagi PT Dirgantara Indonesia, sedangkan sisanya diperuntukkan bagi empat BUMN lainnya seperti PT Pal Indonesia, PT Pindad, PT Merpati Nusantara dab PT Industri Kapal Indonesia. Masing-masing BUMN "strategis" itu kebagian sekitar Rp500 miliar.Sementara, Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara yang juga berada di bawah koordinasi Deputi Menteri BUMN bidang Industri Strategis terancam tidak mendapat dana PMN. Konon tidak dialokasikannya dana PMN untuk Perum Antara, karena kantor berita nasional yang didirikan oleh para pendiri bangsa itu dianggap "bukan industri strategis" atau "belum betul-betul strategis". Inilah salah kaprah dalam membaca masa depan industri strategis. Pengalokasian dana PMN tersebut jelas menunjukkan bahwa kita masih melihat dan mengutamakan industri strategis itu sebagai "hard power", dan bukan sebagai "soft power". Padahal, masa depan industri strategis terletak bukan lagi pada kekuatan militer dan senjata, tetapi kepada kekuatan penguasaan informasi dan penyebarluasan ide, gagasan, nilai-nilai, dan kebudayaan. Guru Besar Ilmu Politik Internasional dari Universitas Harvard Joseph S. Nye Jr membedakan antara kekuatan keras ("hard power") dan kekuatan lembut ("soft power").

ANGKATAN LAUT 32 NEGARA JAJAKI KEMITRAAN STRATEGIS

Jakarta, Angkatan Laut dari 32 negara di sepanjang pesisir Samudra India akan menjajaki kemitraan strategis untuk menjamin keamanan di wilayah itu, sebagai jalur pelayaran internasional strategis.Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno usai membuka lokakarya Angkatan Laut negara-negara di pesisir Samudra Hindia (Indian Ocean Naval Symposium/IONS) di Jakarta, Selasa mengatakan,"dengan kemitraan tersebut, antarangkatan laut bisa saling berbagi tentang isu-isu yang berhubungan dengan keamanan maritim, "Kasal Laksamana Soeparno menambahkan kemitraan strategis itu juga dapat menjadi ajang untuk saling meningkatkan daya mampu dalam mengantisipasi dan menghadapi tantangan stabilitas keamanan maritim, khususnya di Samudra India. "Tak hanya itu, kemitraan juga bertujuan membangun 'interoperability' dalam hal doktrin, strategi, prosedur, sistem organisasi logistik dan proses operasi, sehingga dapat terwujud operasi bantuan kemanusiaan yang cepat responsif, dan efektif di seluruh negara pesisir Samudra Hindia," tutur Soeparno. Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan Amerika Serikat, Jepang dan Inggris sebagai peninjau itu, TNI Angkatan Laut mengusung topik bahasan antiperompakan. "Kita akan berbagi pengalaman terkait penanganan perompakan termasuk yang terjadi di kawasan Samudra India, seperti Somalia. Kita kan punya pengalaman dalam penanganan perompakan saat pembebasan MV Sinar Kudus," katanya. Tidak itu saja, TNI Angkatan Laut juga akan berbagi pengalaman tentang model patroli terkoordinasi yang dilakukan bersama tiga negara pantai di Selat Malaka yakni Malaysia, Singapura, dan Thailand. "Model itu (patroli terkoordinasi-red) kan bisa diterapkan oleh negara-negara di sepanjang pesisir Samudra India untuk mengamakan kawasan perairan tersebut," kata Kasal Soeparno.

SUMBER : DEPHAN

Ditjakstra Ditjen Strahan Kemhan Selenggarakan Seminar Sehari Tri Matra Terpadu TNI di Wilayah

Jakarta, DMC - Konsepsi Tri Matra Terpadu atau istilah Tri Matra Terpadu telah cukup intens digulirkan yaitu dalam konteks soliditas dan sinergitas ketiga unsur matra di dalam tubuh TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Secara legalitas, konsepsi Tri Matra Terpadu  tertuang dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan negara. Berkaitan dengan itu, Direktorat Kebijakan Strategi, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Ditjakstra Ditjen Strahan) Kemhan menyelenggarakan Seminar Sehari Tri Matra Terpadu TNI di Wilayah, Kamis (13/10), di kantor Kemhan, Jakarta.

Seminar yang dibuka Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, S.T. dihadiri pejabat Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan, Kemendagri, Polhukam, Wantannas, Lemhannas, kalangan akedemisi dari UI, UGM, UNHAN, Akmil, AAL, AAU serta TANDEF (Think & Act for National Defense).Tema yang diusung dalam seminar ini yaitu, “Penguatan Tri Matra Terpadu TNI di Wilayah untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Peran, Fungsi serta Tugas TNI dalam rangka Mengantisipasi Permasalahan Pertahanan Secara Dini di Daerah.”

Adapun pembicara dalam seminar kali ini yaitu Dosen Pasca Sarjana UI Dr. Andi Widjajanto, Direktur Kewaspadaan Nasional Kemndagri Drs. Widiyanto P, S.H., M.Si, Kepala Pusat Pengkajian Strategis TNI (Kapusjianstra) Brigjen TNI Junias L. Tobing, Dan Sesko TNI Laksdya Moch. Jurianto, S.E., serta Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, S.T., dengan dipandu oleh Dirjakstra Brigjen I Wayan Midhio, M.Phil sebagai moderator.

Evolusi Operasi Amfibi

Jejak rekam sejarah penyelenggaraan operasi amfibi dimulai kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Adalah bangsa Yunani konon yang pertama sekali menggunakan teknik operasi amfibi ketika menyerang kota Troy di Asia kecil dekat Turki. Prajurit Yunani melintasi Laut Aegean dan mendarat dipantai dekat kota Troy dan berjuang selama 10 tahun sampai berhasil menundukkan kota Troy. Pada tahun 490 SM, Persia menyerang Yunani dengan menggunakan kapal yang membawa kuda sebagai kendaraan tempur. Persia berhasil mendaratkan pasukannya namun dikalahkan oleh Yunani dalam perjalanan penyerangan menuju Athena. Operasi amphibi selanjutnya diikuti oleh Julius Caesar dengan memberikan latihan khusus kepada prajuritnya  dalam melakukan pendaratan dipantai sebelum Roman legions menaklukkan Inggris pada tahun 55 SM. Setelah itu banyak pendaratan amfibi yang berhasil dengan baik seperti William sang penakluk yang mendarat di Inggris pada tahun 1066, tetapi ada juga yang gagal seperti kegagalan armada spanyol yang membawa prajurit pendarat ke Inggris pada tahun 1588.

PENDARATAN AMFIBI DI GALLIPOLI - TURKI

Pendaratan Amfibi di Semenanjung Gallipoli yang terjadi pada tanggal 25 April 1915 sampai dengan 9 Januari 1916  merupakan suatu pendaratan amfibi/pertempuran  paling terkenal pada Perang Dunia I. Pendaratan ini di gelar dengan dilatar belakangi  keterlibatan Kerajaan Ottoman ( Turki ) pada Perang Dunia I, yang membuat Inggris beserta sekutunya Perancis berencana menguasai ibukota Kerajaan Turki di Kontantinopel (Istambul, saat ini ). Serbuan inggris ini disebabkan blokade laut oleh Jerman di Laut Baltik dan blokade Laut Hitam oleh Kerajaan Turki. Situasi ini mengakibatkan Rusia sebagai salah satu anggota Sekutu mengalami kesulitan dalam Supply Route ke laut lepas, hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan kondisi perekonomian Rusia saat itu.

Dari kondisi tersebut di atas maka Perancis berinisiatif pada November 1914 dan ditanggapi oleh Inggris pada bulan Januari 1915, maka dimulailah kampanye militer terhadap Kerajaan Turki. Kegiatan ini di awali dengan pemusatan kekuatan Armada Inggris di laut Tengah (Meditternian Sea). Pemusatan kekuatan ini mengarah ke Semenanjung Gallipoli dan sekitar Dardanela, dengan mengerahkan beberapa kapal perang tua,  antara lain : HMS  Queen Elizabeth, HMS Suffren and HMS Gaulois.

Deterence Strategy

Penangkalan merupakan suatu bentuk strategi pertahanan / militer yang dikembangkan pada masa Perang Dingin, khususnya sebagai bagian dari strategi yang berhubungan dengan ancaman penggunaan senjata nuklir. Hingga saat ini strategi tersebut masih digunakan dan tercermin pada politik luar negeri Amerika Serikat, terkait dengan pengembangan senjata nuklir di Korea Utara dan Iran. Istilah penangkalan tersebut digunakan dan pada umumnya mengacu pada strategi di berbagai wilayah yang berpotensi konflik, sebagai bagian dari upaya pencegahan tindakan agresi militer guna menghindari kerugian atau kerusakan yang dapat ditimbulkannya. Upaya tersebut seyogyanya dapat digunakan dalam rangka mematahkan keinginan bakal musuh untuk melaksanakan niat agresinya, mengingat resiko besar yang akan dihadapi jika tetap melaksanakan atau merealisasikan kegiatan dimaksud.

Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia TNI (PMPP TNI)

Perkembangan era globalisasi ternyata telah melahirkan berbagai bentuk tantangan baru terhadap keamanan dan kemakmuran internasional, terjadinya berbagai konflik etnik telah menyebabkan kesengsaraan bagi penduduk sipil, hancurnya lingkungan hidup dan terjadinya perbedaan kesenjangan antara negara kaya dengan negara miskin dan mulai berkembangnya tekanan-tekanan ekonomi oleh negara tertentu melalui bentuk baru. Menyikapi perkembangan ini, dengan tujuan untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang tenteram dan damai maka PBB melalui mandatnya melaksanakan dan menggelar berbagai operasi perdamaian di negara-negara yang terjadi konflik untuk melaksanakan tugas operasi memelihara perdamaian (Peace Keeping Operations), operasi menciptakan perdamaian (Peace Making Operations), operasi penegakan perdamaian (Peace Enforcing Operations) dan operasi membangun perdamaian (Peace Building Operations).

Sesuai kebijaksanaan hubungan luar negeri Indonesia yang menganut sikap politik bebas dan aktif , maka sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia telah ikut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia melalui berbagai kegiatan misi perdamaian baik pengiriman pasukan perdamaian oleh satuan TNI maupun melalui perwakilan pejabat militer di markas PBB sebagai penasehat militer maupun pada jabatan lain. Selain itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial . Hal ini kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada BAB IV, pasal 7 tentang tugas TNI diantaranya dalam operasi militer selain perang yaitu melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. Untuk mewujudkannya TNI dilibatkan dalam salah satu tugas bantuan TNI yaitu penyelenggaraan Civic Mission secara aktif dalam rangka tugas pemeliharaan perdamaian dunia.

Surga Dalam Seteguk Air

“Tuan-tuan saya akan puaskan keinginan tuan, selama saya bisa menghilangkan haus dan lapar saya dan bisa keluar dari padang pasir ini.” Wanita itu menggeretakkan giginya saat meminta sekantong air dari rombongan kafilah yang melewatinya.

Sinar mentari berangsur lenyap tersapu malam, kegelapan merangkak naik untuk bertahta, ketika sebagian besar mata sudah harus diistirahatkan, ketika itu sebagian manusia masih harus berjibaku dengan perjuangan terhadap nasib. Maka sebagian manusia berubah wajah. Mereka menanggalkan topeng religiusnya, mereka juga melepaskan semua jubah sosialnya. Dengan wujud asli, entah sebagai setan atau apa. Sebagian menjadi sosok pelacur, maling atau rampok, yang mencoba mengadu keberuntungan di antara kerasnya sejarah yang terus bergulir. Sejak senja mulai menjelang, wanita lacur itu memulai aktivitasnya dengan bersolek di depan cermin. Memoles diri dengan make up dan gincu. Dengan sedikit kemanjaan mungkin, karena ia sempat membayangkan betapa tidak bernilainya hidup yang harus melayani ‘Syahwat’ para hidung belang. Tapi di benaknya, ia akan merasa lega kalau bisa secepatnya keluar dari kungkungan nasib buruk yang menderanya. Tak ada pilihan, yang ada hanya bagaimana bisa bertahan hidup dengan cara apapun. Kehidupannya sudah benar-benar tak menentu. Semua laki-laki di kampungnya banyak yang telah meninggalkan rumah dan keluarga mereka, entah pergi ke mana. Pelacuran tumbuh di mana-mana. Setiap orang harus mempertahankan dirinya dari serangan lapar. Zaman itu banyak terjadi kerusakan karena ulah kaisar Romawi yang zalim. Kelaparan dan kemisikinan merajalela di negeri Palestina. Berbagai cara dilakukan rakyat terutama para kaum miskin untuk melawan kelaparan dan kemiskinan itu. Seorang ibu terpaksa menjual anaknya seperti menjual pisang goreng. Perampokan, pembunuhan, penganiayaan tak kenal peri kemanusiaan lagi.

Sholat dan Sabar

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. (QS Al Baqarah:45-46).

Kita sering kali mencari pertolongan ke sana ke mari saat kita ditimpa masalah, namun kita malah sering lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT melalui shalat dan shabar. Shalat adalah bukti ketundukan kita kepada Allah SWT, shalat adalah do’a, shalat adalah ibadah yang bukan hanya memuji Allah SWT tetapi juga berisi permintaan-permintaan kita kepada Allh SWT. Alangkah indahnya dalam sujud dan ruku’ kita mensucikan dan memuji Allah sebagai simbol ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jangankan kepada makhluq-Nya yang tunduk dan taat, bahkan kepada orang-orang yang membangkang pun dengan segala kesombongannya, Allah masih tetapi memberikan nikmat tiada tara.

Mungkin kita perlu membenahi shalat kita, agar sesuai dengan syariat dan menjalankannya dengan penuh kekhusyuan. Kita seharusnya malu jika masih setengah-setengah menjalankan shalat, mengabaikannya, tidak peduli apakah shalat kita sudah benar atau tidak, dan shalat hanya penggugur kewajiban.

PERINTAH HARIAN PANGLIMA TNI

PERTAMA, PELIHARA DAN TINGKATKAN NILAI-NILAI KEIMANAN DAN KETAKWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEBAGAI PEDOMAN DALAM KEHIDUPAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA.

KEDUA, PEGANG TEGUH SAPTA MARGA, SUMPAH PRAJURIT DAN 8 WAJIB TNI, KARENA PEDOMAN TERSEBUT MEMILIKI NILAI-NILAI UNIVERSAL JATIDIRI PRAJURIT TNI, SEBAGAI TENTARA RAKYAT, TENTARA PEJUANG DAN TENTARA NASIONAL SERTA TENTARA PROFESIONAL, DIMANAPUN PARA PRAJURIT BERADA DAN BERTUGAS.

KETIGA, PELIHARA DAN TINGKATKAN KUALITAS DIRI DENGAN SENANTIASA MENIMBA ILMU KEPRAJURITAN DAN ILMU PENGETAHUAN UMUM LAINNYA DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PROFESIONALISME KEPRAJURITAN.

USD 325 Juta untuk Pembelian Pesawat Tempur

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah menyiapkan dana sebesar USD 325 juta untuk pemenuhan kebutuhan pembelian pesawat tempur  TNI Angkatan Udara (AU).

“Kita mengalokasikan anggaran 225 juta dolar AS untuk angkutan sedang ini, tetapi kita mengikuti proses,” ujar Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Purn Sjafrie Sjamsoeddin di Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (7/10).

Sebelumnya bersama anggota DPR komisi I, III, dan VI, Wamenhan mengikuti demo terbang pesawat NC-295 buatan Spanyol dari Halim PK ke  Lampung, dan kembali lagi ke Halim.

Menurut Sjafrie, proses ini mencakup pertimbangan dari pengguna yakni TNI, DPR, dan pengambil keputusan (pemerintah).

Sjafrie menjelaskan, pemerintah tengah menjajaki pembelian pesawat yang nantinya akan diproduksi PT DI berdasarkan lisensi EADS Military.

Mengenal Allah

Tak kenal maka tak sayang, demikian bunyi pepatah. Banyak orang mengaku mengenal Allah, tapi mereka tidak cinta kepada Allah. Buktinya, mereka banyak melanggar perintah dan larangan Allah. Sebabnya, ternyata mereka tidak mengenal Allah dengan sebenarnya.

Sekilas, membahas persoalan bagaimana mengenal Allah bukan sesuatu yang asing. Bahkan mungkin ada yang mengatakan untuk apa hal yang demikian itu dibahas? Bukankah kita semua telah mengetahui dan mengenal pencipta kita? Bukankah kita telah mengakui itu semua?

Kalau mengenal Allah sebatas di masjid, di majelis dzikir, atau di majelis ilmu atau mengenal-Nya ketika tersandung batu, ketika mendengar kematian, atau ketika mendapatkan musibah dan mendapatkan kesenangan, barangkali akan terlontar pertanyaan demikian.

Yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu mengenal Allah yang akan membuahkan rasa takut kepada-Nya, tawakal, berharap, menggantungkan diri, dan ketundukan hanya kepada-Nya. Sehingga kita bisa mewujudkan segala bentuk ketaatan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh-Nya. Yang akan menenteramkan hati ketika orang-orang mengalami gundah-gulana dalam hidup, mendapatkan rasa aman ketika orang-orang dirundung rasa takut dan akan berani menghadapi segala macam problema hidup. Faktanya, banyak yang mengaku mengenal Allah tetapi mereka selalu bermaksiat kepada-Nya siang dan malam. Lalu apa manfaat kita mengenal Allah kalau keadaannya demikian? Dan apa artinya kita mengenal Allah sementara kita melanggar perintah dan larangan-Nya?

Malaysia Caplok Wilayah RI di Camar Bulan, Kalimantan Barat

Jakarta - Malaysia kembali melakukan tindakan yang dinilai curang terkait batas wilayah. Komisi I DPR menemukan fakta Negeri Jiran itu mencaplok wilayah RI di Kalimantan Barat.

"Di Camar Bulan kita hilang 1.400 Ha tanah dan di Tanjung Datu kita hilang 80.000 meter persegi pantai," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin saat dihubungi detikcom, Sabtu (8/10/2011). Sayangnya, lanjut Hasanudin pemerintah pusat diam saja atas sikap Malaysia itu yang dinilai keterlaluan. "Kita "mengalah" begitu saja terhadap Malaysia," imbuhnya

Peristiwa ini, lanjut politikus PDI Perjuangan ini, telah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu. Langkah Malaysia ini adalah hal serius yang harus segera disikapi. "Karena akibatnya kita kehilangan garis pantai dan ribuan ha wilayah laut," tuturnya